Komisi VI Setujui Pagu Indikatif Kementerian BUMN

17-06-2019 / KOMISI VI
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Dito Ganinduto. Foto : Dok/mr

 

Komisi VI DPR RI menerima pagu indikatif anggaran Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk Tahun Anggaran 2020 dan realisasi anggaran Kementerian BUMN tahun 2019 dalam program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis serta pembinaan BUMN.

 

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Dito Ganinduto saat Rapat Kerja dengan jajaran Kementerian BUMN di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (17/6/2019) mengatakan Kementerian BUMN mendapatkan modal pagu indikatif tahun 2020 sebesar Rp 345 miliar dan realisasi anggaran tahun 2019 sebesar Rp 227 miliar.

 

Legislator Partai Golkar itu memaparkan alokasi anggaran tersebut untuk dua program Kementerian BUMN yang meliputi Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis sebesar Rp 259 miliar dan program pembinaan BUMN sebesar Rp 86 miliar.

 

“Komisi VI DPR RI menerima Pagu indikatif anggaran Kementerian BUMN Tahun Anggaran 2020 berdasarkan surat Bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas sebesar Rp 345 miliar dengan rincian alokasi anggaran per untuk program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya sebesar Rp 259 miliar dan pembinaan BUMN sebesar Rp 86 miliar,” papar Dito.

 

Dito menambahkan, diharapkan alokasi anggaran tersebut dapat terus meningkatkan fasilitas Kementerian BUMN yang juga akan berdampak terhadap kinerja BUMN. “Diharapkan dengan alokasi anggaran tersebut dapat berdampak baik terhadap kinerja Kementerian BUMN,” harap legislator dapil Jawa Tengah VIII itu. (tn/sf)

BERITA TERKAIT
Asep Wahyuwijaya Sepakat Perampingan BUMN Demi Bangun Iklim Bisnis Produktif
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir berencana akan melakukan rasionalisasi BUMN pada tahun 2025. Salah...
147 Aset Senilai Rp3,32 T Raib, Komisi VI Segera Panggil Pimpinan ID FOOD
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan raibnya 147 aset BUMN ID Food senilai Rp3,32 triliun. Menanggapi laporan tersebut,...
Herman Khaeron: Kebijakan Kenaikan PPN Difokuskan untuk Barang Mewah dan Pro-Rakyat
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen akan mulai berlaku per 1 Januari 2025. Keputusan ini...
Herman Khaeron: Kebijakan PPN 12 Persen Harus Sejalan dengan Perlindungan Masyarakat Rentan
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menyoroti pentingnya keberimbangan dalam implementasi kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai...